Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyerahkan pandangan mini Fraksi PKS pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN 2024 kepada Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto : Jaka/Man

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti mengenai target kemiskinan yang sering kali meleset. Oleh karena itu, ia pun mendesak agar semua target tingkat kemiskinan yang dicanangkan pada RAPBN 2024 dapat tercapai.

Hal itu disampaikan Netty yang membacakan pandangan mini Fraksi PKS sikap akhir fraksi pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN 2024. Hadir dalam Rapat Kerja tersebut Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Gubernur Bank Indonesia.

“Terkait target tingkat kemiskinan pada RAPBN 2024 sebesar 6,5 persen sampai 7,5 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem 0 sampai 1 persen, Fraksi PKS mendesak agar semua target yang dicanangkan dapat tercapai. Mengingat selama ini target kemiskinan sering kali meleset,” ucap Netty di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Diketahui pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah sebanyak 28,59 juta dan pada Maret 2023 menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden, penduduk miskin Indonesia tercatat masih berjumlah 25,90 juta jiwa serta tingkat kemiskinan ekstrem pun masih tersisa 3,3 juta jiwa. “Fraksi PKS berpandangan, sasaran rasio gini antara 0,374 dan 0,377 harus dicapai agar ketimpangan semakin turun,” tuturnya.

Kemudian, Politisi Fraksi PKS itu juga memandang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi. Data terakhir jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 7,99 juta jiwa atau 5,45 persen. Sementara itu, sebesar 83,34 juta orang atau 60,2 persen masih bekerja pada kegiatan informal. Sehingga pada RAPBN 2024 TPT diharapkan dapat ditekan pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.

“OIeh karena itu Fraksi PKS mendorong target indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 sampai 74,02 harus tercapai, bahkan seharusnya bisa lebih tinggi,” pungkasnya.

Selain itu, perbaikan kesejahteraan untuk para petani dan nelayan juga didorong olehnya. Lantaran selama ini Nilai Tukar Petani (NTP) masih sangat rendah, khususnya NTP tanaman pangan seperti padi.

“Target yang dipatok untuk tahun 2024 yaitu nilai tukar petani 105-108 dan nilai tukar nelayan 107 sampai 110 akan tetapi nilai tukar petani tanaman pangan atau padi selalu lebih rendah dibandingkan NTP petani secara umum. Petani padi pun menjadi paling rendah kesejahteraannya,  sehingga terjadi krisis regenerasi di sektor pertanian,” ujarnya.

Tambahnya, tingkat kemiskinan dalam keluarga nelayan juga dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga non nelayan, di  mana tingkat kemiskinan di rumah tangga nelayan sebesar 12,3 persen sedangkan tingkat kemiskinan bukan pada keluarga nelayan sebesar 9,4 persen.

“Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa APBN 2024 merupakan instrumen ideologis dan menjadi tahap akhir dari pemenuhan target rpjmn 2019-2024. Oleh karena itu Fraksi PKS mendesak Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan harus mencapai target tersebut,” tandasnya. (gal/rdn)